Enrekeng 23 April 2020

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan payung hukum penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.

dana desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Alokasi bantuan langsung tunai disesuaikan dengan dana desa yang diterima masing-masing desa di Indonesia.

Adapun besaran bantuan langsung tunai adalah Rp 600.000 per kepala keluarga selama tiga bulan sejak April 2020. Menurut Abdul, payung hukum penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2020.

Yang berhak menerima BLT dari dana desa ini adalah keluarga miskin, kelompok miskin yang belum terdaftar atau tercatat, lalu mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat pandemi Covid-19. Catatan lainnya adalah mereka belum mendapat kartu Prakerja atau bantuan pangan nontunai maupun program Keluarga Harapan.

Musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa,bpd,rt,rw dan bhabinkantibmas.